Kekurangan Energi Listrik, Pemkot Dan Dprd Cari Solusi

Bontang. Upaya Pemerintah Kota Bontang dalam mengatasi kekurangan pasokan listrik dikota Bontang semakin gencar dalam menjajaki pemenuhan kebutuhan akses power listrik, terutama untuk saat ini yang sangat dibutuhkan sebesar 17 mega watt untuk mensuplay gedung perkantoran Pemerintah Kota Bontang, Gedung gabungan Dinas dan Dprd Kota Bontang, serta kebutuhan Rumah Tangga Masyarakat Bontang.

Dalam Rapat komisi gabungan Dprd Kota Bontang bersama Pemkot Bontang menghadirkan Manager Pln Cabang Bontang untuk membahas solusi kekurangan listrik tersebut pada Selasa 5 juli 2011 yang lalu.  Rapat ini membahas apa saja yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik. Seperti yang dijelaskan Wakil Walikota Bontang Isro Umargani, sejauh ini beberapa kebutuhan  listrik gedung Pemerintahan Kota Bontang belum dapat di penuhi oleh Pln Cabang Bontang  seperti  gedung kantor walikota bontang, gedung gabungan dinas graha praja serta kantor dprd kota bontang yang membutuhkan poasokan sebesar 4,7 Mega Watt.

.“Kebutuhan untuk kantor pemkot itu sebesar 4.780 Kva, jadi sekitar 4,5 Kw. Jadi jika ada pasokan sekitar 3 sampai 4 mega maka itu sudah tercukupi untuk ke-tiga gedung ini (gedung Pemkot Bontang, Gedung Gabungan Dinas, serta gedung Dprd Kota Bontang) “ Papar isro Umarghani

 Disinggung mengenai Permintaan pasokan listrik dari PT Indominco Mandiri beberapa waktu yang lalu, Isro menegaskan dalam waktu dekat Pemerintah Kota Bontang akan berupaya mencari jalan untuk meminta suplay listrik dari Pt Indominco Mandiri melalui Top Manager untuk membeli kelebihan akses power Pt Indominco dengan pengelolaan diserahkan ke Pln Cabang Kota Bontang, sehingga dengan cara tersebut pasokan listrik dikota bontang untuk sementara dapat terpenuhi. “  Kami akan menegaskan kepada Top Management PT Indominco agar kelebihan power Listrik mereka sekitar 3 atau 4 mega dapat disuplay kepada masyarakat dengan menjualnya melalui PLN.” Tegas Isro dalam paparannya.

Disamping itu itu isro juga mengatakan dalam waktu dekat pemerintah kota Bontang bersama Dprd kota Bontang akan mendatangi Dirjen Listrik Kementrian ESDM RI dalam rangka penjajakan peraturan Kementerian Esdm yang mengatur tentang Perusahaan-perusahaan yang memiliki kelebihan akses Listrik untuk dapat mengatasi kesulitan listrik yang terjadi pada masyarakat sekitar. “ Dalam waktu dekat kami bersama Dprd Kota Bontang akan mendatangi Dirjen Kelistrikan Kemeterian  Esdm, karena seingat saya memang ada peraturan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki kelebihan listrik diharapkan bisa mengatasi kesulitan listrik di masyarakat, “ Lanjutnya.

Ditambahkan Isro, bahwa saat ini kemampuan akses Power yang dimiliki Pt Indominco Mandiri saat ini sebesar 18 Mega Watt lebih, terdiri dari Pembangkit Listrik sebesar 14 mega watt dan 4,8 Mega watt berasal dari 6 Genset Perusahaan yang masing-masing memiliki kapasitas 0,8 Mega Watt. Sehingga jika Pt. Indominco Mandiri selama ini hanya menggunakan 7 Mega watt maka sisanya hendaknya dapat disalurkan kepada masyarakat hingga akhir 2012 nanti, karena menurut Isro dengan adanya generator-generator yang telah beroperasi nantinya diberbagai tempat termasuk Bontang dapat memenuhi pasokan kebutuhan listrik tersebut.

Senada dengan Isro Umarghani, Ketua Komisi II Dprd Kota Bontang, Sayutin Budianto pada rapat kerja solusi kekurangan energi listrik ini meminta Pln agar bisamendata kembali kelebihan listrik yang dimiliki perusahaan yang ada di kota Bontang, Seperti Pt. KDM, PT. Badak NGL, serta PT. Indominco Mandiri yang hingga saat ini masih melalui pembicaraan yang alot dengan Pemerintah Kota Bontang untuk dapat menyalurkan kelebihan akses Power yang dimiliki kepada masyarakat. Karena menurut Sayutin, jika benar Pt Indominco menyembunyikan kelebihan energi listrik tanpa alasan yang jelas, maka Dprd Kota Bontang siap melaporkan hal tersebut ke Dirjen Kelistrikan Kementrian Esdm RI. “ Berapa sih sebenarnya kelebihan yang dimiliki oleh Indominco Mandiri..?? dan apakah mereka menyimpan energi yang ada,  kemudian tidak mau menjual kepada Pln untuk kebutuhan riil masyarakat bontang, karena dalam aturan itu tidak boleh, itu sama saja dengan menimbun BBM. Jika benar saya akan laporkan ke kementerian Esdm bahwa salah satu perusahaan yang melakukan penambangan ditambang Negara melakukan penimbunan listrik yang tidak jelas.”  tegas Sayutin. (red*)